monopolinews.com | PALI – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, S.T., merespons keluhan 23 guru honorer Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Perambahan, Kecamatan Abab, yang mengaku belum menerima gaji selama 11 bulan.
Menanggapi persoalan tersebut, Asgianto langsung menginstruksikan jajaran pemerintah daerah, mulai dari para asisten, staf ahli hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk segera mencari solusi konkret terhadap nasib para tenaga pendidik tersebut.
Bupati bahkan menargetkan persoalan yang telah berlarut-larut itu sudah mendapatkan kejelasan pada November 2026.
“Saya minta dalam bulan ini permasalahan ini sudah harus mendapatkan solusi yang konkret. Kita ingin ada kejelasan hitam di atas putih, apakah mereka dapat dilanjutkan penugasannya atau dicarikan skema penempatan alternatif,” tegas Asgianto.
Menurutnya, pemerintah daerah memahami kondisi dan dedikasi para guru yang selama ini tetap menjalankan tugas pendidikan di wilayah terpencil, meskipun hak finansial mereka belum diterima.
“Kami memahami betul kegalauan dan dedikasi bapak dan ibu guru sekalian yang telah mencurahkan tenaga untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten PALI. Pemerintah daerah sangat ingin menuntaskan hal ini secepatnya,” ujarnya.
Namun, Asgianto menjelaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut sumber pembiayaan dan kewenangan pembayaran tenaga pendidik.
Ia menyebut, berdasarkan status penugasan, pembiayaan para guru tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, pemerintah kabupaten tidak bisa serta-merta mengambil alih pembayaran menggunakan anggaran daerah tanpa dasar hukum yang jelas.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya sempat membantu menalangi pembayaran. Namun, langkah tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah muncul persoalan dalam hasil audit dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Berdasarkan hasil audit dan LHP BPK, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengambil alih kewenangan pembayaran atau menggunakan pos anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tahun lalu sempat kita talangi, tetapi langkah tersebut tidak bisa diteruskan karena terbentur aturan yang berlaku,” jelasnya.
Selain persoalan penganggaran, terdapat kendala lain terkait status wilayah terpencil tempat para guru bertugas. Penetapan klasifikasi desa terpencil yang menjadi dasar pemberian tunjangan khusus berada dalam kewenangan kementerian terkait.
Asgianto menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat wilayah yang sebelumnya menjadi lokasi penugasan guru tetapi dinilai tidak lagi memenuhi klasifikasi desa terpencil. Kondisi tersebut turut memengaruhi penyelesaian persoalan pembayaran.
Sebelumnya, persoalan ini mencuat setelah 23 guru honorer Sekolah Satu Atap Talang Betung mendatangi Kantor DPRD PALI pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Salah seorang perwakilan guru, Mita, mengungkapkan bahwa mereka telah 11 bulan belum menerima gaji, meskipun tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar.
Para guru juga harus menghadapi tantangan geografis untuk mencapai sekolah, termasuk menyeberangi sungai dan mendatangi rumah-rumah warga guna mencari serta mengajak anak-anak mengikuti pendidikan.
Mereka berharap pemerintah daerah memberikan kepastian terhadap hak-hak finansial sekaligus keberlanjutan penugasan di sekolah tersebut.
Kini, instruksi Bupati Asgianto menjadi langkah yang dinantikan para guru. Target penyelesaian pada November ini diharapkan tidak berhenti pada pembahasan administratif, tetapi menghasilkan keputusan tertulis mengenai kepastian penugasan dan mekanisme pemenuhan hak para tenaga pendidik.
Pemerintah Kabupaten PALI dihadapkan pada dua kepentingan yang harus berjalan beriringan, yakni memastikan kesejahteraan tenaga pendidik serta menjaga agar setiap kebijakan penganggaran tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Laporan: Maryadi
