monopolisumselnews | OKI – Baru-baru ini puluhan awak media yang bertugas di Bumi Bende Seguguk membuat selembaran surat petisi guna mendesak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Plt Kadiskominfo OKI) Adi Yanto segera angkat kaki dari Diskominfo OKI.
Adapun Attitude Statement yang ditandatangani oleh gabungan awak media online, cetak hingga televisi itu dikatakan salah satu anggota PWI OKI Muhammad Ludfi, telah dilayangkan ke Bupati OKI Muchendi Mahzareki melalui Bidang Humas Protokol, Rakhmad Perdana Iskandar.
“Petisi itu kita layangkan guna meminta Bupati OKI segera rekomendasi Adi Yanto keluar dari Diskominfo OKI,” ucap Ludfi sapaan akrab jurnalis muda yang berpengalaman ini saat dijumpai disela makan siangnya di Pondok Pindang Sangabut Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung, Kabupaten OKI, Senin (5/5/25).
Berikut isi Petisi dimuat dikatakan Ludfi berdasarkan keluhan hampir seluruh awak media yang berkarir di OKI pada semjumlah dugaan termasuk ketidaktransparanan kebijakan Plt Kadiskominfo OKI dalam mengelola anggaran belanja media hingga tagihan order media yang kerap tersendat.
“Belum lagi pada setiap awal tahun, saat pengajuan kerjasama yang memberikan persyaratan yang begitu rumit, tidak tetap serta dinilai tidak komitmen pada kebijakan sendiri. Hal ini pun kerap memancing adu agrument antara awak media dengan Adi Yanto saat ingin melakukan kontrak kerjasama,”beber Ludfi.
Terpisah, Febri Saleh yang juga anggota organisasi PWI OKI turut menambahkan pada ketimpangan nilai kontrak yang berlebihan pun dikatakan febri juga menjadi unek-unek terpendam dari para jurnalis.
“Ya seperti diduga distribusi dana publikasi yang dinilai tidak fleksibel, tidak adil atau cenderung berpihak pada media tertentu,”ujar febri.
Maka dari rangkuman persoalan-persoalan itulah menurut Febri yang memicu komplen, kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan insan pers terhadap Kominfo OKI hingga para Insan pers meminta Bupati OKI melalui petisi yang dimuat untuk segera menindaklanjutinya.
Sementara Plt Kadiskominfo OKI Adi Yanto mengaku sehubungan penghentian jabatanya yang hanya pelaksana tugas (Plt), bukan pejabat definitif, berdasar surat penugasan pimpinan sabagaimana diatur Permenpan Nomor 22 tahun 2021.
“Kalau ada pengisian jabatan kepala dinas atau penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) baru maka surat penugasan saya terhenti dengan sendirinya tidak perlu ada pemberhentian, “ucapnya.
Kemudian terkait penerapan belanja publikasi media melalui katalog Inaproc di Diskominfo OKI dikatakan Adi Yanto untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai bagian upaya transparansi, akuntabilitas.
“Dan terkait perubahan-perubahan kebijakan setiap tahun karena menyesuaikan regulasi dari pemerintah pusat tentang pengadaan barang dan jasa dari sebelumnya melalui katalog elektronik versi 5 menjadi e-katalog versi 6 atau inaproc, ” tutur Adi Yanto.
Berikut masalah teknis kerjasama publikasi media sambung Adi Yanto diatur melalui Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa.
“Ada standar biaya yang dihitung secara objektif berdasarkan data yang disampaikan oleh perusahaan pers media melalui aplikasi Seklik, baik secara administrasi maupun performa medianya,”kata Adi.
Dari hasil verifikasi pada aplikasi ini lah kata Adi akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) hasil bobot nilai atau tier ini lah yang jadi dasar melakukan penawaran harga di Inaproc. “Hingga proses selanjutnya yakni transaksi pembayaran melalui inaproc LKPP mekanisme ini sudah berjalan dalam 4 tahun terakhir, ” terang Adi Yanto.
Meski demikian penjelasan dari Plt Kadis Kominfo OKI Adi Yanto. Namun sejumlah awak media masih belum menemukan kepuasan dari penjelasan Plt Kadis Kominfo ini, bahkan sejumlah awak media masih menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan kepada Plt Kadis Kominfo OKI.
Bahkan awak media bertekad ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung bersama Bupati OKI dan Plt Kadis Kominfo OKI.
Laporan : Rahmawati
