monopolisumselnews | PALI — Ratusan pegawai dan staf Puskesmas Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mendatangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten PAL, untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka terkait kepemimpinan Kepala Puskesmas Tanah Abang, dr. Al Mutazirin, dan istrinya yang juga bertugas di puskesmas tersebut, dr. Dina Destriana.
Dalam surat petisi yang ditandatangani oleh 87 dari total 111 pegawai dan staf Puskesmas Tanah Abang, mereka menuntut agar Kepala Puskesmas segera dievaluasi atau dicopot dari jabatannya. Petisi ini juga telah disampaikan kepada sejumlah awak media.
Para pegawai mengaku kecewa dengan gaya kepemimpinan yang dinilai tidak profesional, arogan, dan kerap mengambil keputusan secara sepihak. Mereka juga menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dianggap merugikan pegawai, serta pelayanan kesehatan yang terganggu akibat ketidakhadiran dokter di puskesmas.
“Pasien sering mengeluh karena sulit bertemu dokter atau mendapatkan rujukan. Dokter lebih sering berada di tempat praktik pribadi ketimbang di puskesmas,” ujar salah satu pegawai yang enggan disebut namanya.
Selain itu, para pegawai juga mengaku sering dipermalukan di depan umum oleh dr. Dina Destriana, yang disebut kerap meluapkan emosi kepada staf. “Banyak dari kami yang trauma karena sering dimarahi di depan orang banyak,” lanjutnya.
Hari ini, para pegawai berangkat ke Talang Ubi untuk memenuhi panggilan dari Dinkes dan kemungkinan bertemu langsung dengan Bupati maupun Wakil Bupati.
Pukul 09.00 WIB, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI, Andre Fajar Wijaya, diketahui menerima langsung perwakilan dari pegawai Puskesmas Tanah Abang. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi terkait hasil pertemuan tersebut.
Berikut 7 tuntutan utama pegawai Puskesmas Tanah Abang kepada Pemkab PALI dan Dinas Kesehatan:
Penghapusan sistem setor balik: Pegawai diminta menyetor kembali 25% dari dana JKN dan 20% dari dana BOK secara tunai, tanpa transparansi penggunaan dana tersebut. Penyetoran dilakukan ke bendahara atas perintah pimpinan, dengan ancaman logbook E-Kinerja tidak akan ditandatangani jika tidak setor.
Kepemimpinan arogan: Pimpinan sering marah di depan pasien dan di ruang terbuka.
Suami-istri satu kantor: Para pegawai menolak penempatan suami istri di tempat kerja yang sama, karena rentan konflik dan penyalahgunaan wewenang.
Tekanan kerja berlebihan: Pegawai merasa bekerja di bawah tekanan, termasuk saat hari libur.
Administrasi dipersulit: Tanda tangan untuk E-Kinerja sering ditolak tanpa alasan jelas.
Kurangnya empati: Pimpinan dinilai tidak memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan pegawai.
Keputusan sepihak dan pelecehan verbal: Pegawai sering dipermalukan di depan umum, dan keputusan penting diambil tanpa koordinasi.
Usai pertemuan, sejumlah wartawan mencoba meminta tanggapan dari Kepala Dinas Kesehatan Andre Fajar Wijaya, namun yang bersangkutan menolak memberikan komentar karena harus menghadiri agenda sidang di Kantor Bupati.
Laporan : Maryadi
