monopolisumselnews | Prabumulih – Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya dalam pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi kerakyatan dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Senin (19/5/2025).
Rakor yang digelar secara nasional ini menyoroti langkah strategis percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025.
Dari Kota Prabumulih, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., M.M., didampingi Asisten II Setda Kota Prabumulih Drs. H. Muhammad Ali, M.Si., serta diikuti oleh unsur Forkopimda, perwakilan OPD, dan instansi terkait lainnya di Ruang Rapat Wali Kota.
Instruksi Presiden ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia yang akan berperan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya tidak hanya untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga memperkuat ekonomi masyarakat berbasis koperasi, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan.
Wakil Wali Kota Prabumulih menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pembentukan Kopdes Merah Putih dan segera melakukan langkah-langkah konkret di tingkat lokal. “Kopdes ini bukan sekadar koperasi biasa, tapi akan menjadi motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan,” ujarnya.
Adapun fungsi utama koperasi Merah Putih meliputi penyediaan sembako murah, layanan kesehatan dasar melalui klinik desa, fasilitas simpan pinjam untuk UMKM, penyediaan cold storage bagi hasil tani dan perikanan, hingga logistik dan distribusi produk lokal.
Kopdes Merah Putih juga diharapkan tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat, bukan hanya sebagai program dari atas. Pemerintah kelurahan dan desa berperan sebagai motor penggerak, sementara masyarakat akan menjadi pemilik dan penggerak utama koperasi tersebut.
Langkah ini dianggap penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi daerah. Rakor ini menjadi tonggak awal bagi Pemkot Prabumulih dalam mempersiapkan implementasi program strategis nasional tersebut.
