BK ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Kejari Prabumulih. Setelah penetapan tersebut, tersangka langsung ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih.

Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, Asvera Primadona, SH, MH, didampingi Kasi Intelijen Aji Martha, SH, MH, dan Kasi Pidsus Volanda Azis Saleh, SH, SE, MH, menyampaikan penetapan tersangka tersebut dalam konferensi pers.

Asvera menjelaskan, penetapan BK dilakukan berdasarkan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang dinilai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara ini, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara mencapai Rp834.697.176 atau sekitar Rp834,69 juta.

Penyidik menduga penyimpangan pengelolaan dana tersebut dilakukan melalui penggunaan data peserta didik fiktif serta pembuatan dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, tersangka diduga menggunakan identitas peserta didik yang tidak sesuai fakta untuk mendukung pengajuan dan pertanggungjawaban dana operasional PKBM Jaya. Selain itu, penyidik menemukan dugaan penggunaan nota transaksi dan cap stempel palsu.

Kasi Pidsus Kejari Prabumulih, Volanda Azis Saleh, mengungkapkan bahwa penyidik telah mendatangi sejumlah toko yang namanya dicantumkan dalam nota transaksi. Hasil pemeriksaan tersebut, menurut pihak kejaksaan, menunjukkan nota-nota yang digunakan dalam pertanggungjawaban itu tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Dugaan penyimpangan tersebut disebut berlangsung secara berkelanjutan selama lima tahun, yakni sejak 2021 hingga 2025.

Untuk mengungkap perkara ini, penyidik telah meminta keterangan sekitar 45 orang saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengelolaan dana BOP Kesetaraan Reguler, penggunaan anggaran, keabsahan dokumen pertanggungjawaban, serta data peserta didik yang tercatat dalam administrasi PKBM Jaya.

Kasus tersebut bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Kejari Prabumulih melalui proses penyelidikan dan penyidikan.

Penyidik juga mendalami jumlah peserta didik yang tercatat dalam administrasi lembaga pendidikan nonformal tersebut. Dalam konferensi pers, pihak kejaksaan menjelaskan adanya dugaan ketidaksesuaian antara data peserta didik yang digunakan dalam pengelolaan anggaran dan kondisi sebenarnya.

Meski demikian, rincian jumlah peserta didik yang benar-benar aktif, jumlah identitas yang diduga fiktif, serta perbandingannya dengan keseluruhan data masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan.

Pemeriksaan terhadap data peserta didik, termasuk identitas kependudukan dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), disebut membutuhkan waktu karena penyidik harus melakukan pencocokan dan verifikasi.

Volanda menyatakan, untuk sementara penyidik baru menetapkan satu orang tersangka. Namun, kemungkinan adanya penambahan tersangka tetap terbuka apabila ditemukan bukti dan keterlibatan pihak lain dalam pengembangan perkara.

Pihak kejaksaan juga menyebutkan bahwa penyidikan saat ini berfokus pada pengelolaan dana di PKBM Jaya. Belum ada penetapan tersangka terkait PKBM lain dalam keterangan yang disampaikan pada konferensi pers tersebut.

Dalam perkara ini, BK disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penahanan terhadap tersangka dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 20 Oktober 2026, di Rutan Kelas IIB Prabumulih. Menurut pihak kejaksaan, langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran penyidikan, termasuk mengantisipasi risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi.

Kejari Prabumulih memastikan proses penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri lebih jauh dugaan penyimpangan dana operasional PKBM Jaya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

The post Kejari Prabumulih Tahan Pengelola PKBM Jaya, Kerugian Negara Rp834 Juta appeared first on Monopoli News.

Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya dugaan ketimpangan dalam pembagian paket advertorial. Di sisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai legalitas sejumlah penerima anggaran dan dasar pembayaran kepada badan usaha yang diduga tidak memenuhi persyaratan kerja sama publikasi pemerintah.

Persoalan ini perlu ditelusuri lebih jauh karena anggaran publikasi bersumber dari keuangan negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Pada skema sebelumnya, pembayaran untuk satu kali liputan kegiatan paripurna atau publikasi disebut mencapai Rp3.250.000. Namun, pada 2026, mekanisme tersebut dikabarkan berubah menjadi paket senilai Rp5.000.000 untuk 10 kali liputan.

Perubahan mekanisme itu disebut bertujuan memperluas pemerataan kesempatan kerja sama kepada perusahaan media. Akan tetapi, informasi mengenai distribusi pesanan justru memunculkan dugaan bahwa alokasi belum terbagi secara proporsional.

Sejumlah media disebut memperoleh pesanan berulang dalam periode yang sama, sedangkan media lainnya baru mendapatkan satu kali alokasi. Jika benar, kondisi tersebut perlu dijelaskan melalui data kontrak, jadwal pemesanan, nilai pembayaran, serta kriteria penentuan media penerima.

Pemeriksaan dokumen menjadi penting untuk memastikan apakah perbedaan alokasi tersebut didasarkan pada kebutuhan publikasi, pemenuhan persyaratan administrasi, dan hasil pekerjaan, atau justru terdapat perlakuan yang tidak setara.

Sorotan lain tertuju pada sejumlah nama media yang disebut tercantum dalam daftar penerima anggaran advertorial. Nama-nama yang dipersoalkan antara lain SSKN.com, BBM.com, BMu.com, BMI.id, BosMI.com, dan BI.id. BMI.id juga disebut tercatat lebih dari satu kali dalam daftar yang beredar.

Keberadaan nama-nama tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status badan usaha, identitas pengelola, alamat redaksi, hingga aktivitas jurnalistik yang dapat diverifikasi.

Sejumlah situs yang disebut dalam informasi tersebut dikabarkan tidak dapat diakses saat dilakukan pemeriksaan. Namun, kondisi situs yang tidak aktif saja belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu media fiktif atau tidak memenuhi persyaratan. Verifikasi tetap perlu dilakukan melalui dokumen badan hukum, data perusahaan pers, kontrak kerja sama, serta bukti pelaksanaan pekerjaan.

Dalam penelusuran ini, publik berhak mengetahui dasar penetapan penerima anggaran, termasuk apakah seluruh perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan apakah pekerjaan publikasi benar-benar dilaksanakan sesuai kontrak.

Jika terdapat pembayaran kepada pihak yang tidak memenuhi persyaratan atau pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut perlu diperiksa oleh instansi yang berwenang.

Kejanggalan lain berkaitan dengan informasi pembayaran kepada CV RBK senilai Rp63.313.049. Nama badan usaha tersebut disebut masuk dalam daftar pembayaran yang berkaitan dengan publikasi media.

Persoalannya, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian bentuk badan usaha tersebut dengan persyaratan kerja sama publikasi yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.

Ketentuan mengenai perusahaan pers, badan hukum, dan pengadaan jasa harus diperiksa secara cermat berdasarkan regulasi yang berlaku, dokumen pengadaan, serta bentuk kontrak yang digunakan. Tidak semua pembayaran kepada badan usaha berbentuk CV otomatis dapat dinyatakan melanggar hukum tanpa mengetahui jenis pekerjaan, dasar pengadaan, dan persyaratan yang diterapkan.

Karena itu, dokumen kontrak, surat pesanan, bukti pekerjaan, faktur, serta dokumen pencairan menjadi bagian penting untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar pembayaran Rp63,3 juta tersebut.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi atau indikasi kerugian keuangan negara, persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh lembaga pengawasan yang berwenang.

Dalam upaya memperoleh penjelasan mengenai ketersediaan anggaran, seorang staf bagian Humas DPRD Sumsel bernama Wulan disebut memberikan tanggapan melalui pesan WhatsApp.

“Maaf kak, untuk saat ini anggaran sudah habis, dan untuk ABT-nya informasinya tidak ada,” demikian isi pesan yang disampaikan.

Pesan tersebut kemudian dilaporkan telah dihapus. Meski demikian, penghapusan pesan itu tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti adanya upaya menutupi penyimpangan.

Penjelasan mengenai mekanisme penyaluran, daftar penerima, dan dasar penetapan anggaran tetap diperlukan agar persoalan ini tidak berhenti pada perbedaan informasi antara pihak pengelola dan kalangan media.

Sekretariat DPRD Sumsel perlu memberikan keterangan mengenai total pagu anggaran advertorial 2026, realisasi pembayaran, jumlah perusahaan penerima, kriteria pemilihan media, serta mekanisme verifikasi pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan.

Atas sejumlah pertanyaan tersebut, kalangan insan pers mendorong Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel untuk menelaah persoalan ini sesuai kewenangan masing-masing.

Penelusuran setidaknya perlu mencakup tiga aspek. Pertama, verifikasi identitas, legalitas, dan kelayakan seluruh media yang tercantum sebagai penerima anggaran. Kedua, pemeriksaan dasar administrasi serta bukti pekerjaan atas pembayaran Rp63.313.049 kepada CV RBK. Ketiga, keterbukaan daftar penerima, nilai kontrak, dokumen pemesanan, bukti publikasi, dan pertanggungjawaban keuangan.

Langkah tersebut diperlukan untuk membedakan persoalan administrasi, dugaan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, dan kemungkinan penyimpangan yang memiliki konsekuensi hukum.

Hingga informasi ini disusun, dugaan ketimpangan pembagian anggaran dan persoalan legalitas penerima masih memerlukan pembuktian melalui dokumen resmi serta pemeriksaan pihak berwenang. Belum dapat disimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi hanya berdasarkan daftar penerima yang beredar atau situs yang tidak dapat diakses.

Laporan : Armin

The post Dana Advertorial DPRD Sumsel Disorot, Dugaan Ketimpangan dan Legalitas Penerima Dipertanyakan, BPK di Minta Turun Tangan appeared first on Monopoli News.

Anggota Komisi II DPRD Prabumulih tersebut mengalami cedera pada tumit kaki kanan saat proses evakuasi penumpang dari kapal yang terbakar. Bahkan, berdasarkan keterangan Sekretaris DPRD Prabumulih, Desi Muharni, Hendriansyah sempat tercebur ke laut ketika berusaha menyelamatkan diri.

Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, saat KMP Batumandi sedang melakukan olah gerak untuk bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak.

Meski insiden tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa dari sekitar 420 penumpang, sejumlah penumpang mengalami cedera. Hendriansyah menjadi salah satu korban yang harus mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Desi Muharni menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, cedera yang dialami Hendriansyah ternyata lebih serius daripada dugaan awal berupa keseleo.

Saat proses evakuasi, Hendriansyah disebut melompat menuju kapal penyelamat. Kakinya diduga terbentur ketika proses penyelamatan berlangsung hingga menyebabkan cedera pada bagian tumit.

“Pada saat hendak dievakuasi, Pak Hendriansyah melompat ke kapal penyelamat. Saat itu mungkin kakinya terbentur dan sempat tercebur ke laut. Akibat benturan itulah, tulang tumit Pak Hendriansyah ada yang patah,” jelas Desi, sebagaimana dikutip PALPOS dalam pemberitaannya, Rabu (21/10/2026).

Setelah berhasil dievakuasi ke daratan, Hendriansyah dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika untuk memperoleh penanganan medis.

Selain mengalami cedera, mobil Toyota Fortuner milik Hendriansyah yang dibawanya dalam perjalanan menuju Jakarta turut terbakar saat berada di dalam kapal.

Desi menerangkan, rombongan DPRD Prabumulih sedang dalam perjalanan dinas menuju Jakarta untuk melakukan kunjungan ke sejumlah kementerian. Rombongan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok, dengan sebagian anggota menggunakan pesawat dan lainnya memilih jalur darat.

Keputusan melakukan perjalanan darat turut mempertimbangkan kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah.

Dalam perjalanan menuju Jakarta, Hendriansyah membawa kendaraan pribadinya. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Riza, dan anggota dewan bernama Purwaka menggunakan kendaraan berbeda.

Saat hendak menyeberang melalui Pelabuhan Merak, hanya kendaraan Hendriansyah yang berhasil masuk ke KMP Batumandi. Kendaraan rombongan Riza dan Purwaka tidak dapat naik karena kapasitas kapal telah penuh.

Desi juga menyampaikan bahwa pihak Jasa Raharja serta jajaran ASDP di Merak dan Bakauheni telah mendatangi Hendriansyah.

Menurut informasi yang diterimanya, pihak terkait menyatakan akan menanggung biaya penanganan medis, termasuk kemungkinan operasi. Namun, keputusan mengenai tempat dan kelanjutan tindakan medis masih menunggu pertimbangan keluarga.

“Katanya semua ditanggung, termasuk biaya operasi kaki Pak Hendri. Itu kata mereka,” ujar Desi.

Sekretariat DPRD Prabumulih masih menunggu kedatangan keluarga Hendriansyah untuk menentukan langkah selanjutnya. Keluarga akan mempertimbangkan apakah penanganan medis dilanjutkan di Cilegon atau Hendriansyah dipindahkan ke rumah sakit lain.

The post Selamat dari Kapal Terbakar, Anggota DPRD Prabumulih Alami Patah Tulang Tumit dan Mobil Terbakar appeared first on Monopoli News.

Pasalnya, seorang anggota DPRD Prabumulih inisial HY dikabarkan berada di kapal tersebut saat kebakaran terjadi.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, anggota dewan tersebut merupakan bagian dari rombongan Sekretaris Dewan (Sekwan) dan sejumlah anggota DPRD Prabumulih yang melakukan perjalanan melalui jalur penyeberangan Bakauheni–Merak.

Menurut informasi awal, tidak seluruh rombongan berada di kapal yang terbakar. Sebagian anggota rombongan disebut menggunakan kapal berbeda dan telah tiba dengan selamat, sementara satu anggota DPRD Prabumulih dikabarkan berada di KMP Batu Mandi.

Kebakaran kapal tersebut dilaporkan terjadi ketika KMP Batu Mandi tengah berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak. Informasi awal menyebutkan kapal bertolak pada pukul 14.52 WIB.

Sekitar pukul 16.15 WIB, petugas darat melihat percikan api di bagian buritan, tepatnya di dek atas untuk kendaraan kecil.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten menerima informasi kejadian dari Vessel Traffic Service (VTS) Merak pada pukul 16.24 WIB. Tim SAR gabungan kemudian dikerahkan untuk membantu penanganan insiden tersebut.

Dalam perkembangan informasi yang diterima, pihak ASDP disebut telah mengonfirmasi bahwa seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi.

Meski demikian, kondisi anggota DPRD Prabumulih yang dikabarkan berada di kapal tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Beredar pula informasi bahwa kendaraan milik anggota dewan tersebut ikut terbakar dan yang bersangkutan mengalami cedera pada bagian kaki.

Namun, hingga berita ini disusun, kedua informasi tersebut belum terverifikasi secara independen.

Hingga berita ini di muat, berbagai pihak masih berupaya memperoleh keterangan dari pihak Sekretariat DPRD Prabumulih, keluarga atau pihak yang mendampingi anggota dewan, serta otoritas terkait untuk memastikan identitas dan kondisi terkini yang bersangkutan.

The post Breaking News : Anggota DPRD Prabumulih Dikabarkan Berada di KMP Batu Mandi yang Terbakar appeared first on Monopoli News.

Berdasarkan data pada laman resmi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Senin (19/10/2026) pukul 19.00 WIB, ISPU di Prabumulih tercatat sebesar 162 dengan parameter kritis PM2.5. Angka tersebut masih berada dalam kategori tidak sehat.

PM2.5 merupakan partikel halus berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan. Partikel ini tidak selalu terlihat oleh mata, sehingga kondisi udara yang tampak lebih cerah belum tentu menandakan kualitas udara sudah aman.

Jika dibandingkan dengan kondisi ekstrem pada 15 Oktober lalu, ketika ISPU Prabumulih dilaporkan mencapai 365, angka 162 menunjukkan penurunan sebesar 203 poin atau sekitar 55,6 persen. Namun, perbandingan tersebut menggunakan hasil pengukuran pada waktu berbeda dan belum menggambarkan tren setiap jam secara menyeluruh.

Bagi warga, berkurangnya ketebalan asap yang terlihat menjadi sedikit kelegaan setelah beberapa hari harus menghadapi udara yang kurang nyaman.

Reza, salah seorang warga Prabumulih, mengaku mulai merasa lega melihat kondisi kabut asap yang tidak lagi setebal sebelumnya. Ia berharap kualitas udara di Kota Nanas segera pulih sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman.

“Alhamdulillah, malam ini asap tidak setebal beberapa hari sebelumnya. Mudah-mudahan kondisi ini terus membaik dan udara di Prabumulih segera pulih seperti biasa,” ujarnya.

Reza juga menyampaikan terima kasih kepada petugas yang terus bekerja menangani kebakaran hutan dan lahan serta melakukan upaya penanggulangan di lapangan. Menurutnya, upaya tersebut penting agar kabut asap tidak kembali memburuk dan masyarakat bisa menjalani aktivitas tanpa terganggu pencemaran udara.

“Terima kasih kepada seluruh petugas yang sudah bekerja keras. Mudah-mudahan semua upaya yang dilakukan membuahkan hasil, kebakaran bisa dikendalikan, dan kabut asap segera berakhir,” tambahnya.

Meski kondisi secara kasatmata mulai membaik, angka ISPU 162 menjadi pengingat bahwa kualitas udara Prabumulih belum sepenuhnya pulih. Masyarakat tetap perlu memperhatikan pembaruan data KLH, terutama karena partikel PM2.5 dapat tetap berada di udara meskipun asap tidak terlihat pekat.

Warga juga diimbau mengurangi aktivitas berat di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk dan menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar. Anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu lebih berhati-hati terhadap paparan udara tercemar.

Harapannya, penurunan ISPU ini menjadi awal perbaikan yang berkelanjutan, sehingga udara Prabumulih kembali bersih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

The post ISPU Prabumulih Turun ke 162, Warga Sedikit Lega Kabut Asap Malam ini Mulai Menipis appeared first on Monopoli News.

Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Kamis (14/10/2026), setelah SL melaporkan persoalan yang dihadapinya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus ini juga sempat menjadi sorotan setelah ramai diberitakan sejumlah media online dan diperbincangkan di media sosial.

SL mengaku bersyukur karena dokumen yang selama ini diperjuangkannya akhirnya kembali ke tangannya.

“Alhamdulillah, SK Pensiunan TNI suami saya yang sempat ditahan BNI Prabumulih dengan dalih asuransi kematian suami belum cair, Kamis pagi telah diserahkan kepada saya,” ungkap SL.

Ia menyampaikan terima kasih kepada insan pers dan OJK yang telah membantu mengawal persoalan tersebut hingga dirinya kembali mendapatkan dokumen yang diperjuangkan selama hampir 10 bulan.

“Terima kasih media dan OJK telah membantu perjuangan saya mendapatkan hak hampir selama 10 bulan tanpa kejelasan,” ujarnya.

Meski SK pensiunan tersebut telah diterima kembali, SL mengaku kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Ia mengaku akan berpikir ulang sebelum kembali menggunakan SK pensiunan sebagai jaminan kredit.

Menurut SL, saat menerima kembali dokumen tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut yang disampaikan kepadanya.

“Ketika menerima SK tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Intinya, mereka hanya menyerahkan SK kepada saya,” tuturnya.

Pengalaman yang dialami SL menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar memahami secara menyeluruh persyaratan, ketentuan, serta konsekuensi sebelum menyerahkan dokumen penting sebagai jaminan dalam pengajuan kredit.

Di sisi lain, persoalan ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas dalam pelayanan perbankan, terutama ketika nasabah atau keluarga nasabah menghadapi persoalan administrasi maupun klaim asuransi.

Bagian Kredit BNI Prabumulih, Budi Purnomo dikonfirmasi menjelaskan, kalau kredit suami SL sudah lunas. Makanya, SK Pensiunan TNI suaminya akhirnya telah dikembalikan.

“Waalaikumsalam, betul kredit sudah lunas dan SK sudah di terima ahli waris. Belum diberikan SK tersebut, karena klaim belum dibayarkan pihak asuransi,” jelasnya singkat.

Ketika ditanya, kenapa selama 10 bulan perjuangan SL, untuk mengambil SK Pensiunan suaminya hanya dijawab selalu proses, dan baru viral dan dilaporkan ke OJK. Akhirnya, dikembalikan. Ia tidak bisa menjawab dan memberikan penjelasan apapun.

The post Setelah Viral, SK Pensiunan Suami SL Akhirnya Diserahkan, BNI Prabumulih Sebut Kredit Sudah Lunas appeared first on Monopoli News.

Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, memastikan perizinan kegiatan tersebut akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap yang berubah-ubah.

Pernyataan itu disampaikan Franky saat dibincangi awak media usai menghadiri peresmian hasil program bedah rumah yang dilaksanakan PT Perta Samtan Gas, Rabu siang (14/10/2026).

Menurut Franky, pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum melakukan evaluasi terhadap izin-izin pasar malam yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.

“Iyo, kagek kito lihat dulu lah. Kito lihat dulu, kito evaluasi,” ujar Franky.

Ia menjelaskan, kondisi kabut asap yang tidak menentu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah. Kualitas udara dapat berubah dari satu hari ke hari berikutnya sehingga diperlukan pemantauan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

“Namanya kabut asap, kito kan idak pacak… idak menentu gitu kan. Apakah hari ini ada asap, hari ini agak mendingan, gitu kan. Jadi kagek kalau memang ini, kito evaluasi lagi untuk izin-izin itu,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi respons atas sorotan terhadap aktivitas pasar malam yang terpantau bermunculan di sejumlah titik Kota Prabumulih, ketika masyarakat masih menghadapi persoalan pencemaran udara.

Sebelumnya, pasar malam terpantau beraktivitas di kawasan Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Karang Raja. Beberapa hari sebelumnya, kegiatan serupa juga terlihat di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul. Sementara itu, persiapan pendirian pasar malam turut terpantau di kawasan Taman Kota Prabu Jaya pada Senin (12/10/2026).

Kemunculan kegiatan hiburan di sejumlah lokasi tersebut menjadi perhatian karena pasar malam identik dengan keramaian pengunjung, termasuk anak-anak dan keluarga yang menghabiskan waktu di ruang terbuka.

Padahal, paparan polusi udara, terutama partikel halus PM2.5, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Dampaknya antara lain iritasi mata dan tenggorokan, batuk, serta memburuknya kondisi penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya.

Data kualitas udara yang dilaporkan pada 12 Oktober 2026 sebelumnya menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Prabumulih mencapai 286, masuk kategori sangat tidak sehat. Angka tersebut menjadi salah satu gambaran seriusnya persoalan kualitas udara yang perlu terus dipantau.

Di sisi lain, Masyarakat tentu membutuhkan ruang hiburan, sementara pedagang dan pengelola pasar malam juga menggantungkan penghasilan dari kegiatan tersebut.

Namun, ketika kualitas udara memburuk, aspek keselamatan pengunjung, khususnya kelompok rentan, perlu menjadi pertimbangan penting.

The post Kabut Asap Masih Mengepung, Izin Tiga Pasar Malam Prabumulih Bakal Dievaluasi? appeared first on Monopoli News.

Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Lawang Kidul IPTU Chandra Kirana, S.H., M.H., mengatakan bahwa kebakaran diketahui sekitar pukul 17.20 WIB di lahan belukar milik PT Bukit Asam yang berada di sekitar parit pembuangan sampah.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh seorang warga bernama Heru (60), yang sedang melintas di lokasi. Melihat kobaran api di lahan belukar, Heru segera meminta bantuan warga untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran PT Bukit Asam dan Bhabinkamtibmas agar api tidak meluas ke area sekitarnya.

Merespons laporan tersebut, Bhabinkamtibmas bersama anggota piket Polsek Lawang Kidul tiba di lokasi sekitar pukul 17.25 WIB. Petugas kemudian berkoordinasi dengan tim pemadam kebakaran PT Bukit Asam dan bersama-sama melakukan upaya pemadaman menggunakan satu unit mobil pemadam berkapasitas 4.000 liter air.

Berkat kerja sama dan penanganan cepat di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.30 WIB. Setelah api padam, warga bersama petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali bara api yang dapat memicu kebakaran susulan.

Berdasarkan hasil pendataan awal, area lahan belukar yang terbakar diperkirakan membentang sepanjang parit dengan ukuran sekitar 5 × 100 meter. Hingga penanganan selesai, tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerugian material. Penyebab pasti munculnya api masih belum diketahui dan belum dapat dipastikan.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Muara Enim Kompol RTM. Situmorang mengimbau masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, terutama saat cuaca kering yang dapat meningkatkan risiko kebakaran lahan. Masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di area rawan, serta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat asap atau titik api.

“Melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat, kami mengajak seluruh warga untuk saling peduli, menjaga lingkungan, dan segera bertindak melaporkan potensi kebakaran. Kepedulian kecil dari setiap orang dapat mencegah kebakaran meluas dan melindungi keselamatan bersama,” demikian imbauan yang disampaikan melalui Kasi Humas Polres Muara Enim.

Polres Muara Enim mengingatkan bahwa pencegahan kebakaran lahan merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara masyarakat, kepolisian, dan petugas pemadam kebakaran menjadi langkah penting untuk menjaga lingkungan tetap aman serta mencegah terjadinya kebakaran serupa di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Laporan : Beben

The post Kebakaran Lahan di Muara Enim, Respons Cepat Warga Cegah Api Meluas appeared first on Monopoli News.

Di tengah kabut asap yang belakangan menyelimuti Kota Prabumulih, wedang jahe serai di percaya menjadi salah satu minuman tradisional yang menarik untuk dibahas, terutama terkait manfaat dan batas khasiatnya bagi kesehatan.

Kabut asap bukan sekadar mengurangi jarak pandang. Partikel halus dan polutan di udara juga dapat mengiritasi mata, hidung, serta tenggorokan.

Pada sebagian orang, paparan tersebut bisa memicu batuk, membuat tenggorokan terasa kering, bahkan memperburuk gangguan pernapasan yang sudah dimiliki sebelumnya.

Dalam situasi seperti ini, menjaga kondisi tubuh menjadi penting. Salah satu kebiasaan sederhana yang dilakukan sebagian masyarakat adalah menikmati minuman hangat, termasuk rebusan jahe dan serai.

Junianto, salah seorang warga prabumulih, mengaku cukup sering meminum wedang jahe serai sebelum tidur. Ia merasakan sensasi hangat dan rasa lebih nyaman pada tenggorokannya setelah menikmati minuman tersebut.

“Saya sering minum wedang jahe serai di campur sedikit madu sebelum tidur. Rasanya hangat dan membuat tenggorokan terasa lebih lega. Apalagi sekarang sedang ada kabut asap, saya merasa minuman ini bisa membantu membuat tenggorokan lebih nyaman,” ujar Junianto, Selasa (13/10/2026).

Ia percaya perpaduan dua bumbu dapur tersebut dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman ketika udara sedang dipenuhi asap.

Namun, pengalaman itu merupakan apa yang dirasakannya secara pribadi dan tidak bisa dijadikan bukti bahwa minuman tersebut mampu mengatasi dampak polusi udara.

Apa yang Membuat Jahe Menarik untuk Diteliti?

Apakah kamu tahu, jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol dan shogaol? Kedua senyawa ini telah menjadi objek penelitian karena berpotensi memengaruhi respons saluran pernapasan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology pada 2013 menemukan bahwa sejumlah senyawa dalam jahe berpotensi membantu merelaksasi otot polos saluran pernapasan dalam pengujian laboratorium.

Temuan tersebut menarik, tetapi ada hal penting yang perlu dipahami. Penelitian laboratorium tidak sama dengan penelitian klinis pada manusia.

Sampai saat ini, bukti tersebut belum cukup untuk memastikan bahwa meminum wedang jahe serai dapat membuka saluran pernapasan, mengatasi sesak napas, atau melindungi paru-paru dari paparan kabut asap.

Sementara itu, serai dikenal memiliki aroma khas dan sering digunakan dalam minuman tradisional. Ketika direbus bersama jahe, serai memberikan aroma dan cita rasa yang khas. Sajian hangatnya dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan serta memberikan rasa nyaman sementara pada tenggorokan.

Dengan kata lain, wedang jahe serai dapat dinikmati sebagai minuman pendamping, tetapi bukan sebagai obat untuk mengatasi gangguan pernapasan akibat polusi udara.

Cara Sederhana Membuat Wedang Jahe Serai

Kabar baiknya, minuman ini relatif mudah dibuat di rumah. Bahan yang dibutuhkan juga sederhana.

2–3 ruas jahe, dicuci bersih.

1–2 batang serai, dicuci dan dimemarkan.

500–600 mililiter air.

Madu atau gula secukupnya jika diinginkan.

Cara membuatnya, memarkan jahe dan serai, kemudian rebus bersama air selama sekitar 10–15 menit. Setelah aroma keduanya keluar, saring air rebusan dan tunggu hingga suhunya nyaman untuk diminum.

Minuman ini bisa dinikmati pada pagi atau malam hari. Hindari meminumnya ketika masih terlalu panas. Penambahan gula juga sebaiknya dibatasi sesuai kebutuhan.

Jangan Sampai Keliru Menghadapi Kabut Asap

Meski wedang jahe serai dapat menjadi pilihan minuman hangat, masyarakat perlu memahami bahwa minuman tersebut tidak menetralkan polutan, tidak membersihkan paru-paru dari partikel asap, dan tidak menggantikan perlindungan dari kualitas udara yang buruk.

Langkah yang lebih penting adalah mengurangi paparan asap. Masyarakat dianjurkan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika udara memburuk, menghindari olahraga di area berasap, serta menjaga udara di dalam rumah tetap bersih. Jika harus keluar rumah, respirator yang sesuai, seperti N95, dapat membantu mengurangi paparan partikel halus.

Apabila muncul sesak napas, napas berbunyi atau mengi, nyeri dada, maupun gejala pernapasan yang semakin berat, segera cari pertolongan medis. Jangan mengandalkan minuman tradisional untuk menunda pemeriksaan.

Di tengah kabut asap yang melanda Prabumulih, wedang jahe serai boleh menjadi bagian dari kebiasaan menikmati minuman hangat.

Namun, memahami manfaatnya secara tepat sama pentingnya dengan menjaga kesehatan. Minuman tradisional dapat memberikan kenyamanan, sementara perlindungan dari paparan polusi tetap menjadi langkah utama.

The post Banyak yang Belum Tau, Ada Hubungan Dekat Wedang Jahe Serai dengan Kabut Asap di Prabumulih? appeared first on Monopoli News.

Merasa terus menunggu tanpa memperoleh penyelesaian yang jelas, SL akhirnya mengadukan persoalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (13/10/2026).

Bagi SL, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi perbankan. Di tengah kehilangan suami, ia mengaku harus berhadapan dengan ketidakpastian mengenai penyelesaian kredit, klaim asuransi, dan dokumen pensiun yang hingga kini belum kembali ke tangannya.

Suaminya meninggal dunia pada November 2025. Menurut SL, berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim asuransi kredit telah dilengkapi beberapa waktu setelah peristiwa tersebut. Namun, hingga sepuluh bulan berlalu, jawaban yang diterimanya dari pihak bank disebut masih berkutat pada satu alasan: klaim asuransi masih dalam proses.

“Almarhum sekitar bulan 11/2025 meninggal dunia. Berkasnya telah kita lengkapi beberapa saat setelah suami saya meninggal dunia. Kita sudah menunggu selama 10 bulan, tetapi tidak ada penyelesaiannya,” ungkap SL kepada awak media, Selasa (13/10/2026).

Sepuluh Bulan Menunggu, Jawaban Masih Sama

Lamanya waktu penyelesaian menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan SL. Ia mengaku telah berulang kali meminta penjelasan kepada pihak bank, tetapi belum mendapatkan kepastian kapan klaim asuransi tersebut diselesaikan dan kapan SK pensiun almarhum suaminya dikembalikan.

Persoalan semakin rumit karena, menurut pengakuannya, tagihan angsuran kredit masih ditujukan ke rumahnya meskipun suaminya telah meninggal dunia.

SL juga mengungkapkan adanya pemotongan dana sekitar Rp11 juta, yang menurut keterangannya terjadi sekitar tiga bulan setelah suaminya meninggal dunia, untuk menutupi angsuran kredit.

Rincian transaksi, dasar pemotongan, serta kaitannya dengan kewajiban kredit dan klaim asuransi tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak bank.

“Saya hanya memperjuangkan hak saya. SK pensiunan suami saya dijadikan jaminan kredit. Sampai detik ini tidak jelas. Selalu katanya dalam proses,” keluhnya.

Pernyataan itu menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar. Apa kendala yang membuat klaim asuransi belum tuntas setelah berbulan-bulan? Apa dasar SK pensiun belum dapat dikembalikan? Bagaimana status kewajiban kredit setelah debitur meninggal dunia? Dan bagaimana penjelasan atas pemotongan dana yang dipersoalkan keluarga?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar persoalan ini tidak terus menggantung tanpa kepastian bagi keluarga yang ditinggalkan.

Merasa Buntu, SL Mengadu ke OJK

Karena belum memperoleh penyelesaian yang dianggap memuaskan, SL memilih membawa persoalan tersebut ke OJK. Langkah itu ditempuh untuk meminta perhatian dan kejelasan mengenai penyelesaian klaim asuransi kredit serta status SK pensiun almarhum suaminya.

“Itu kewajiban bank. Saya menginginkan SK pensiunan suami saya dikembalikan karena itu hak saya. Saya baru pulang dari laporan ke OJK,” tegasnya.

Aduan tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperjelas duduk perkara yang selama ini belum menemukan penyelesaian menurut pengakuan SL.

Di sisi lain, persoalan ini juga menuntut penjelasan yang terperinci mengenai hubungan antara kredit, perlindungan asuransi, dan dokumen yang dijadikan jaminan. Sebab, meninggalnya debitur tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kewajiban kredit otomatis lunas. Penyelesaiannya bergantung pada perjanjian kredit, ketentuan polis, serta hasil penanganan klaim asuransi.

Namun, kondisi tersebut juga tidak menghilangkan kebutuhan keluarga untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai status pengajuan klaim dan dasar tindakan yang diambil pihak bank.

BNI Sebut Klaim Asuransi Belum Dibayarkan

Terpisah, seorang sumber di lingkungan BNI Prabumulih membenarkan adanya persoalan tersebut. Menurut sumber itu, SK pensiun milik debitur belum dapat diserahkan karena klaim asuransi kredit belum dibayarkan kepada pihak bank.

“Karena itulah, SK pensiunan kreditur belum bisa diserahkan,” ujarnya.

Keterangan tersebut memberikan gambaran mengenai alasan yang disampaikan dari lingkungan bank. Namun, belum diperoleh penjelasan lengkap mengenai perusahaan asuransi yang menangani klaim, kapan klaim diajukan, apakah terdapat kekurangan dokumen, serta kendala apa yang menyebabkan pembayaran belum terealisasi.

Informasi tersebut penting untuk membedakan apakah keterlambatan terjadi karena proses administrasi, persoalan kelengkapan persyaratan, keputusan perusahaan asuransi, atau faktor lain.

Tanpa penjelasan terperinci, keluarga debitur tetap berada dalam ketidakpastian mengenai tahapan penyelesaian yang sebenarnya.

Awak Media Tunggu Penjelasan Resmi BNI

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, awak media mendatangi Kantor Cabang BNI Prabumulih guna meminta konfirmasi langsung dari pejabat berwenang.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Awak media sempat diarahkan ke bagian umum, kemudian ke bagian kredit. Setelah menunggu lebih dari 30 menit tanpa mendapatkan penjelasan resmi, awak media akhirnya meninggalkan kantor tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari pejabat berwenang BNI Prabumulih mengenai status klaim asuransi, dasar belum dikembalikannya SK pensiun, serta rincian tagihan dan pemotongan angsuran yang dipersoalkan SL.

BNI perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan duduk perkara ini secara utuh, termasuk kronologi pengajuan klaim, status komunikasi dengan perusahaan asuransi, dan ketentuan yang menjadi dasar penanganan dokumen milik debitur.

Pada akhirnya, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan keterangan bahwa klaim masih dalam proses. Keluarga membutuhkan penjelasan yang konkret mengenai posisi klaim, kendala yang dihadapi, tahapan penyelesaian, dan kepastian waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

SL telah menempuh jalur pengaduan kepada OJK. Kini, publik menanti penjelasan yang terang mengenai persoalan tersebut agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diketahui secara jelas sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

The post Sepuluh Bulan Tanpa Kepastian, Janda Pensiunan TNI Adukan BNI Prabumulih ke OJK appeared first on Monopoli News.