monopolisumselnews | PALI — Komitmen mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan terus ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Melalui Rapat Paripurna ke-2 dalam rangkaian Paripurna ke-14 Tahun 2025, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten PALI membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang digelar di ruang rapat utama DPRD PALI pada Senin (3/11/2025) ini dihadiri oleh 22 dari 30 anggota DPRD, Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap kebijakan anggaran yang akan menjadi arah pembangunan daerah tahun depan. Setiap fraksi memberikan masukan konstruktif guna memastikan program dan kegiatan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, S.H., menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, proses pembahasan APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan langkah strategis untuk menyiapkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap seluruh pandangan fraksi dapat diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten PALI. Sinergi yang kuat antara DPRD dan eksekutif akan memastikan arah pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Ubaidillah.
Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyoroti adanya pemotongan anggaran pemerintah daerah secara nasional. Ia menilai kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi PALI untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Pemotongan anggaran ini terjadi di seluruh Indonesia. Karena itu, sudah saatnya kita menggali lebih dalam potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat,” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Momentum tersebut menunjukkan komitmen DPRD dan Pemkab PALI dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui kerja sama yang solid, DPRD dan Pemerintah Kabupaten PALI optimistis mampu menghadirkan kebijakan anggaran yang efektif serta mendukung kemajuan daerah menuju PALI yang mandiri, maju, dan sejahtera. (ADV)
Laporan : Maryadi
