monopolinews.com | PALI – Komitmen membangun Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) secara berkelanjutan kembali ditegaskan dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD PALI dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/04/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, S.H., M.H., ini berlangsung dinamis dengan dihadiri 24 anggota dewan, unsur Forkopimda, pimpinan BUMD/BUMN, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Momentum ini menjadi wujud nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.
Dalam penyampaiannya, Bupati PALI, Asgianto, S.T., menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai sektor strategis. Optimalisasi pajak daerah menjadi fokus utama, dengan menggali potensi dari sektor pariwisata melalui Festival Seni Bumiayu, pajak makan dan minum, perhotelan, hingga sektor pertanian melalui penguatan Rumah Potong Hewan (RPH).
Tak hanya itu, Pemkab PALI juga mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Juara II tingkat Provinsi dalam program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Implementasi inovasi seperti QRIS Dinamis menjadi langkah konkret dalam menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Di sektor pembangunan, Pemkab PALI terus menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu proyek prioritas yang tengah dikebut adalah penyelesaian Gedung RSUD Talang Ubi Haji Anwar Mail, yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara signifikan melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai masukan fraksi, Bupati juga menegaskan komitmen untuk mempercepat realisasi belanja daerah serta mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Langkah ini sejalan dengan upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Terkait serapan anggaran, Pemkab PALI menerapkan langkah kehati-hatian dengan menunda pembayaran sebesar 5 persen kepada pihak ketiga. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola keuangan daerah tetap tertib, transparan, dan sesuai dengan standar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari sisi ekonomi, capaian Kabupaten PALI menunjukkan tren yang sangat positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,72 persen, melampaui rata-rata nasional. Peningkatan pendapatan daerah juga signifikan, dari Rp4,9 miliar pada Januari 2025 menjadi Rp6,8 miliar di Januari 2026, serta lonjakan dari Rp24 miliar menjadi Rp38 miliar pada Februari di periode yang sama.
Di bidang infrastruktur, Pemkab PALI terus merespons aspirasi masyarakat, termasuk perbaikan jalan dan gorong-gorong di wilayah Penukal Utara. Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga terus dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, mengapresiasi jawaban komprehensif yang disampaikan pihak eksekutif. Ia menilai sinergi yang terjalin menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju dan berdaya saing.
Rapat paripurna kemudian diskors hingga Senin, 20 April 2026, guna memberikan waktu kepada Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan lebih mendalam terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dengan kolaborasi yang semakin solid antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten, PALI optimistis mampu melanjutkan tren positif pembangunan serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat. (ADV)
Laporan: Maryadi
