monopolisumselnews | Prabumulih – Barisan Pemuda dan Rakyat Sejahtera Indonesia (BADAR) DPD Kota Prabumulih melayangkan surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, meminta klarifikasi dan transparansi terkait pengalokasian anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Dalam surat bernomor 015/B/BADAR/10/2024 tersebut, BADAR merujuk pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta menggarisbawahi pentingnya transparansi penggunaan anggaran Pilkada yang mencapai Rp. 41 triliun secara nasional.
Anggaran ini, yang dialokasikan melalui APBD masing-masing daerah, harus dikelola sesuai dengan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Ketua BADAR Prabumulih Alfon Ramdany menegaskan bahwa keterbukaan ini diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kota Prabumulih dapat semakin meningkat.
“Sebagai badan publik, KPU diharapkan memberikan respon paling lambat tiga hari kerja terkait permohonan transparansi ini,” pintanya.
Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa lembaga penting, termasuk KPK RI, Kejati Sumsel, DKPP, dan DPRD Kota Prabumulih, sebagai bentuk pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pilkada 2024.
Merujuk dari hal ini, pihak BADAR mempertanyakan kepada pihak KPU Prabumulih terkait pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kota Prabumulih yang terkesan bahkan terlihat biasa. Padahal dana alokasi hibah yang di serahkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dinilai cukup Fantastis.
“Kita lihat saja pada saat pengambilan nomor urut para pasangan calon beberapa waktu yang lalu. Acara hanya terlihat sederhana yang berlangsung hanya di Gedung KPU Prabumulih, bahkan acara tersebut terkesan kurang persiapan dengan segala kondisi yang ada pada saat itu. Yang jadi tanda tanya besar, kenapa tahapan Pilkada di Kabupaten maupun Kota lain terkesan mewah dan terorganisir, sedangkan di Kota Prabumulih terlihat biasa saja,” terang Alfon.
Dengan demikian, BADAR berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat Prabumulih dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran Pilkada digunakan, dan memastikan penyelenggaraannya berjalan dengan baik dan bersih.
Sementara itu, saat dikonfirmasi media ini, Ketua KPU Kota Prabumulih Martadinata sedang tidak berada di kantor, sedangkan dihubungi lewat pesat WhatsApp hingga berita ini di terbitkan belum ada tanggapan terkait ini.
