monopolisumselnews | Prabumulih – Polemik terkait kepengurusan baru Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Prabumulih kembali mencuat.
Sejumlah anggota KNPI mendesak agar pelantikan kepengurusan baru segera dilakukan pasca-Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Prabumulih yang telah digelar pada 21 Agustus 2024 lalu di Gedung Kesenian Rumah dinas Walikota Prabumulih.
Dalam Musda tersebut, M Jei Rakas Pakarlasa SH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Prabumulih periode 2024-2027.
Namun, hingga saat ini, kepengurusan baru tersebut belum juga dilantik, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan anggota dan kader KNPI.
Desakan ini disampaikan secara tegas oleh Hendri Gunawan, Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Prabumulih Selatan KNPI.
Menurutnya, pelantikan harus segera dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan dan berbagai program kerja yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
“Pelantikan ini sangat mendesak, mengingat jarak waktu antara Musda dengan sekarang sudah lebih dari enam bulan. Jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi organisasi dan bertentangan dengan aturan dalam AD/ART KNPI,” ujar Hendri.
Selain itu, Hendri juga menyoroti pentingnya kesinambungan kepemimpinan dalam sebuah organisasi kepemudaan seperti KNPI.
Tanpa pelantikan resmi, banyak agenda penting yang seharusnya sudah berjalan menjadi terhambat, termasuk program-program pembinaan dan pemberdayaan pemuda di Prabumulih.
Selain itu, Beberapa anggota KNPI lainnya juga menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menilai bahwa keterlambatan pelantikan ini bisa menghambat jalannya program kerja serta menurunkan kredibilitas organisasi di mata publik dan pemerintah daerah.
“KNPI adalah wadah penting bagi pemuda Prabumulih. Jika kepengurusan baru tak kunjung dilantik, maka program-program yang telah disusun akan terbengkalai. Jangan sampai kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap regenerasi kepemimpinan,” ungkap salah satu kader KNPI yang enggan disebutkan namanya.
M Jei Rakas Pakarlasa SH, yang telah ditetapkan sebagai Ketua DPD KNPI Prabumulih, sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah berjalan dan berinovasi demi kemajuan pemuda di Kota Prabumulih.
Namun, tanpa adanya pelantikan resmi, langkah-langkah tersebut sulit untuk direalisasikan secara formal.
Sejumlah pihak pun berharap agar DPD KNPI Sumatera Selatan dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pelantikan ini dapat terlaksana dalam waktu dekat.
Kepengurusan baru yang sah sangat diperlukan agar KNPI bisa kembali aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan kepemudaan di Kota Prabumulih.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Prabumulih terpilih, M Jei Rakas Pakarlasa SH, menanggapi desakan pelantikan kepengurusan baru yang telah lama dinantikan.
Saat dikonfirmasi, dirinya menegaskan bahwa proses pelantikan akan tetap dilakukan, namun perlu menunggu petunjuk dari Walikota Prabumulih, H. Arlan, setelah perayaan Idul Fitri.
“Setelah Lebaran ini, saya akan meminta petunjuk dulu dengan Pak Walikota. Formatur juga sudah dimasukkan ke pihak terkait, jadi saat ini kita tinggal menunggu SK keluar. Kalau pelantikan pasti dilakukan, tetapi itu hanya seremonial saja,” ujar Jei Rakas.
Ia juga menjelaskan bahwa mekanisme kepengurusan sudah berjalan sesuai aturan, yakni dengan pengiriman formatur dan menunggu terbitnya SK. Namun, ada beberapa ketentuan di luar AD/ART yang masih dalam pertimbangan.
Lebih lanjut, Jei Rakas merespons keluhan mengenai keterlambatan pelantikan yang sudah berjalan tujuh bulan pasca-Musda KNPI Prabumulih pada Agustus 2024.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam proses ini yaitu:
- Setelah Musda, KNPI harus berfokus pada agenda Pilkada.
- Pasca-Pilkada, perlu ada momen pemulihan sebelum langkah selanjutnya.
- Awal tahun 2025 digunakan untuk menjalin komunikasi dengan Walikota terpilih, agar program KNPI sejalan dengan visi-misi pemerintahan kota.
- Pembuatan formatur tidak bisa sembarangan, harus melibatkan berbagai pihak dari tim pemenang dan pihak yang kalah dalam Pilkada.
- Bulan Ramadhan menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah lebih lanjut.
Ia meminta para anggota KNPI untuk bersabar, mengingat kondisi kepengurusan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. “Ada juga teman-teman yang ingin KNPI berjalan tanpa naungan pemerintah, padahal KNPI tidak bisa jika tidak bergandengan dengan pemerintah,” tambahnya.
Jei Rakas menegaskan bahwa dirinya berupaya menjaga perasaan semua pihak agar tidak ada yang merasa kecewa. Ia pun meminta dukungan dari seluruh anggota KNPI agar pelantikan bisa segera diurus.
Terkait agenda penting KNPI, ia menyebut bahwa hanya ada satu program utama yang dijadwalkan pada 2025, dan bisa direalisasikan kapan saja sesuai momen yang tepat.
Selain itu, ada beberapa agenda lain yang akan dibahas lebih lanjut, termasuk yang berasal dari donatur dan sumber mandiri.
“InsyaAllah pelantikan segera kita urus. Mohon dukungan dan support dari semua kawan-kawan,” tutupnya.
