monopolisumselnews | Prabumulih – Setelah sempat memanas akibat kesalahpahaman terkait proyek pelebaran Jalan Jenderal Sudirman, hubungan antara masyarakat Kelurahan Prabumulih (Dusun Prabumulih/Duspra) dan DPRD Kota Prabumulih akhirnya mencair.
Dalam pertemuan resmi antara perwakilan masyarakat Duspra dan DPRD Kota Prabumulih di Ruang Banggar Gedung DPRD, Senin (3/11/2025), pihak masyarakat menyampaikan permintaan maaf kepada DPRD karena telah salah menilai posisi lembaga legislatif tersebut dalam polemik proyek pelebaran jalan.
Permintaan maaf itu disampaikan langsung oleh Koordinator Warga Duspra, Suharta Ucin, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu suara paling vokal dalam menuding DPRD menghambat pembangunan.
“Saya secara pribadi, khususnya sebagai koordinator warga, meminta maaf atas kehilafan dan kesalahpahaman kami. Ternyata yang terjadi selama ini hanyalah miskomunikasi antara masyarakat dan pihak DPRD,” ujar Ucin.
Ia menegaskan bahwa masyarakat kini memahami bahwa DPRD tidak pernah menolak atau menghambat pembangunan, melainkan hanya memastikan agar seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami telah salah menafsirkan apa yang terjadi sebelumnya. Semoga ke depan proyek pembebasan lahan ini dapat berjalan lancar, dan antara DPRD, pemerintah, serta masyarakat bisa bersinergi membangun kota ini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Deny Viktoria menyambut baik sikap terbuka dari masyarakat dan menjelaskan bahwa DPRD sejak awal justru mendukung program pelebaran jalan tersebut.
“Dalam audiensi tadi sudah kami jelaskan, DPRD sejak awal sangat mendukung pembangunan. Hanya saja, semua harus berjalan sesuai prosedur yang benar,” tegas Deny.
Menurutnya, pihak DPRD telah meluruskan persepsi yang sempat keliru di masyarakat.
“Alhamdulillah, setelah kami sampaikan secara terbuka, masyarakat akhirnya mengerti fungsi dan tugas kami sebagai lembaga pengawas anggaran dan kebijakan daerah,” ujarnya.
Deny juga menegaskan bahwa DPRD berkomitmen terus mendukung Pemerintah Kota Prabumulih dalam melanjutkan program strategis tersebut, termasuk proses pembebasan lahan, selama sesuai ketentuan dan hasil appraisal resmi.
“Saat ini kita masih menunggu hasil dari KJPP. Beberapa opsi lain untuk mendukung pelebaran jalan juga sudah kami bahas bersama masyarakat dalam audiensi tadi. Jika nanti hasil KJPP dianggap kurang sesuai, kita akan duduk kembali bersama untuk mencari solusi terbaik,” tutupnya.
