monopolisumselnews | Prabumulih — Ahmad Riza Diswan (ARD), anggota DPRD Prabumulih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), secara tegas menyoroti kebijakan Pemerintah Kota terkait program gas gratis yang ternyata masih mewajibkan warga membayar biaya beban bulanan.
ARD menilai kebijakan itu tidak sesuai dengan janji kampanye Wali Kota H. Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril yang menyatakan bahwa gas rumah tangga akan benar-benar gratis sebagai program unggulan mereka.
Dalam beberapa minggu terakhir, ARD mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan perbedaan antara janji kampanye dan kebijakan teknis yang diumumkan pemerintah, di mana warga tetap harus membayar Rp50 ribu per bulan untuk kategori menengah ke bawah dan Rp75 ribu bagi yang mampu.
Pada Rapat Paripurna DPRD Prabumulih, ARD menyampaikan langsung aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat merasa kecewa karena yang dijanjikan “gratis penuh”, bukan “gratis tapi bayar beban”.
“Warga tidak lupa, karena ini janji besar kepala daerah. Mereka berharap program gas gratis betul-betul gratis, bukan setengah gratis,” ujar ARD, Jumat (28/11/2025).
Lebih jauh, ARD menekankan bahwa program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan seharusnya dijalankan sesuai komitmen awal, tanpa pungutan apa pun, termasuk biaya pemasangan jaringan.
Ia meminta Pemkot meninjau ulang skema yang ada agar selaras dengan janji yang pernah disampaikan kepada publik saat masa kampanye.
Sebagai wakil rakyat, ARD memastikan akan terus mengawal isu ini. Ia membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan, baik melalui pesan, telepon, maupun kunjungan langsung.
“Selama bisa saya perjuangkan, pasti saya kawal. Janji publik itu harus ditepati,” tegasnya.
