monopolisumselnews | Prabumulih – Aroma polemik menyelimuti ruang kerja Wakil Wali Kota Prabumulih.
Meja dan sofa yang sejak Maret 2025 telah terpasang rapi dan digunakan, kini terancam ditarik kembali oleh penyedia karena pembayaran disebut tak kunjung direalisasikan.
CV Asefa Jaya selaku penyedia mengaku hingga memasuki Februari 2026 belum menerima sepeser pun pembayaran atas pengadaan tersebut.
Padahal, fasilitas itu sudah lama menghiasi ruang kerja Wakil Wali Kota H. Franky Nasril.
Situasi ini kian memantik tanda tanya setelah mencuat informasi bahwa pengadaan dilakukan atas permintaan penggantian fasilitas sebelum Wakil Wali Kota mulai berkantor.
Namun ironisnya, hingga kini disebut belum ada kontrak resmi maupun Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai dasar administrasi pencairan anggaran.
Ketiadaan dokumen itu menjadi sorotan serius. Dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, setiap transaksi wajib dilengkapi administrasi yang sah. Tanpa kontrak dan BAST, proses pencairan anggaran praktis tak memiliki pijakan hukum yang kuat.
Saat dikonfirmasi, Wakil Wali Kota Prabumulih, H. Franky Nasril, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut.
“Belum tahu… nanti kita tanyakan ke Bagian Umum bagaimana itu dilakukan,” ujarnya singkat, seraya menyatakan akan memanggil Kepala Bagian Umum Setda untuk meminta klarifikasi.
Di sisi lain, CV Asefa Jaya menyatakan mengalami kerugian finansial akibat belum dibayarnya pengadaan tersebut.
Bahkan, mereka tengah mempertimbangkan langkah tegas: menarik kembali meja dan sofa dari ruang kerja jika dalam waktu dekat tak ada kejelasan.
Bayangan ruang kerja pejabat publik tanpa meja dan sofa pun menjadi simbol dari persoalan administrasi yang belum beres.
Hingga berita ini diterbitkan, Bagian Umum Setda Kota Prabumulih belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pengadaan maupun alasan tertundanya pembayaran.
Kasus ini menambah daftar pertanyaan publik terkait tata kelola administrasi dan transparansi penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka, apakah ini sekadar miskomunikasi administratif, atau ada persoalan yang lebih dalam di baliknya.
