monopolisumselnews | Prabumulih – Kasus dugaan penipuan berkedok proyek pengadaan yang menyeret oknum CPNS berinisial AH di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih kini bukan sekadar perkara kriminal biasa.
Ia telah menjelma menjadi pertanyaan publik yang lebih besar!, benarkah ini aksi tunggal seorang pegawai baru, atau ada aktor lain yang bermain di balik layar?
Data awal yang terungkap dalam pemberitaan menyebutkan, salah satu korban utama adalah Winda Wati (38), warga RT 02 RW 04 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur.
Melalui kuasa hukumnya, M Jei Rakas Pakarlasah, korban melaporkan dugaan penipuan yang dilakukan oleh AH dengan modus investasi proyek pengadaan.
Modusnya rapi dan meyakinkan. Pelaku memperlihatkan SPK (Surat Perintah Kerja) proyek pengadaan, mulai dari pengadaan baju kaos di dinas-dinas, mata bor, hingga berbagai kebutuhan lainnya di lingkungan Pemkot Prabumulih.
Dengan membawa dokumen tersebut langsung ke rumah para korban, AH menawarkan keuntungan besar dari proyek yang diklaim berjalan.
Korban pun percaya. Apalagi pelaku dikenal sebagai tetangga sendiri dan diketahui bekerja di dinas teknis yang memiliki kaitan dengan proyek.
Dana diserahkan secara bertahap sejak 6 September hingga 9 Desember 2025.
Namun kenyataan berkata lain. Proyek yang dijanjikan tak pernah menghasilkan keuntungan.
Bahkan setelah ditelusuri, proyek-proyek dalam SPK tersebut disebut sudah cair, sementara para korban tidak pernah menerima sepeser pun dari hasil yang dijanjikan.
Kerugian satu korban saja mencapai Rp700 juta. Sementara dari hasil pendataan kuasa hukum, jumlah korban mencapai sekitar 30 orang dengan estimasi total kerugian menembus Rp3 miliar. Sebagian besar korban merupakan tetangga, teman, bahkan kerabat pelaku sendiri.
Di titik ini, publik mulai bertanya?.
mungkinkah seorang CPNS atau pegawai baru di instansi ini memiliki akses, keberanian, dan kemampuan membangun skema penipuan sebesar ini sendirian?
Kecurigaan masyarakat itu bukan isapan jempol. Di berbagai komentar netizen dalam pemberitaan kasus ini, muncul spekulasi kuat bahwa ada dugaan atau kemungkinan keterlibatan pihak lain, bahkan tidak sedikit yang mempertanyakan apakah ada perintah, restu, atau pembiaran dari atasan pelaku.
Nada publik ini jelas mengarah pada dugaan penipuan sistematis, bukan sekadar ulah oknum tunggal.
Namun di sisi lain, aparat penegak hukum masih bersikap hati-hati. Kasat Reskrim Polres Prabumulih, AKP Jon Kenedi, SH, MSi, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya belum menerima laporan tersebut secara resmi di mejanya.
Ia menegaskan, jika laporan sudah masuk, kasus pasti akan ditindaklanjuti dan diselidiki secara mendalam.
Menurutnya, penyelidikan akan berorientasi pada fakta, bukan spekulasi. Soal ada atau tidaknya pelaku lain, hal itu akan terjawab melalui proses hukum yang berjalan.
Sikap tersebut patut dihargai sebagai prinsip kehati-hatian. Namun publik juga tidak bisa disalahkan jika menaruh curiga lebih jauh.
Sebab skala kerugian yang besar, jumlah korban yang banyak, serta modus yang rapi dan berlangsung selama berbulan-bulan menunjukkan indikasi kuat adanya sistem yang memungkinkan penipuan ini berjalan.
Banyak pihak berpandangan, pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada satu nama berinisial AH saja.
Aparat penegak hukum harus berani menelusuri hingga ke akar siapa yang memberi akses, siapa yang membuka jalan, siapa yang mungkin ikut menikmati hasil, dan siapa yang mungkin membiarkan praktik ini terjadi.
Di saat yang sama, Pemerntah Kota Prabumulih wajib melakukan audit internal dan evaluasi menyeluruh di tubuh Dinas PUPR.
Sebab jika benar ada celah yang memungkinkan oknum membawa SPK proyek ke masyarakat untuk dijadikan alat menipu, maka celah itu harus segera ditutup.
Kasus ini bukan hanya soal uang miliaran rupiah. Ini soal kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dan hari ini, masyarakat menunggu satu jawaban penting! yaitu siapa aktor utama sebenarnya di balik penipuan berkedok proyek ini?
