monopolinews.com | Prabumulih — Wali Kota Prabumulih H. Arlan didampingi Sekretaris Daerah H. Elman, S.T., M.M., menghadiri kegiatan entry meeting pemeriksaan terinci sekaligus penyerahan surat tugas atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Pemerintah Kota Prabumulih ini dihadiri oleh tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim pemeriksa dipimpin oleh Trisna Marlinda selaku Ketua Tim, didampingi Dwi Purwanto sebagai Ketua Sub Tim, serta Meli Anggeraini sebagai Pengendali Teknis. Dalam kesempatan tersebut, tim BPK menyampaikan ruang lingkup pemeriksaan, mekanisme pelaksanaan, serta hal-hal yang menjadi perhatian dalam proses audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota H. Arlan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Prabumulih untuk mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK. Ia meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif, terbuka, dan responsif dalam menyediakan data serta informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai momentum evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan bahwa tata kelola keuangan yang baik akan berdampak langsung pada terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Aris Priadi, Asisten III Amilton, Staf Ahli Wali Kota, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Direktur RSUD Kota Prabumulih. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
