monopolisumselnews| PALI – Dalam mencegah kebakaran lahan (Karhutlah) sangat jadi perhatian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), salah satu bentuknya adalah digelarnya sosialisasi dan rapat koordinasi penaggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Acara berlangsung di Gedung Pesos Pertamina, Talang Ubi Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)
Pelaksana Tugas (Plt) Ahmad Hidayat saat dibicangi monopolissumselnew Selasa (08/08) sekira pukul 11.50 wib mengutarakan BPBD Kabupaten PALI mengadakan sosialisasi dan rapat koordinasi penaggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun 2023.
“Tentang untuk mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kabupaten PALI,” jelasnya.
Masih dikatakan Hidayat nama akrab sapaannya ini bencana urusan bersama, bukan hanya BPBD saja penanggulangan Karhutla ini.
Terkait adanya tentang kearifan lokal yaitu bolehnya membakar hutan di bawah 2 hektar, beliau menjelaskan,
“Karna saat ini kita lagi dalam darurat Asap, maka kami himbau yang terlanjur menebang pohon untuk tidak bakar dulu,”
UU no 11 tahun 2020 menurut ketua BPBD PALI belum ada regulasinya, kapan dan bagaimana pelaksanaannya, karna sekarang lagi darurat Asap, maka membuka lahan dengan membakar tidak diperbolehkan.
“Jadi kita lakukan koordinasi dengan seluruh elemen, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, APH, TNI-Polri, Kejaksaan dan semua masyarakat untuk mendukung mensosialisasikan bencana dalam penanggulangan kebakaran ini,” bebernya.
“Harapan kami kepada masyarakat karena termasuk katagori bencana asap yang sudah keluar SK nya, kami berharap kepada masyarakat jangan sampai terjadi lagi kebakaran hutan, karena ini sudah di larang, tidak boleh sama sekali membakar dengan sengaja,” harapnya.
Pantauan awak media tampak hadir di acara tersebut, Sekretaris Daerah, Kartika Yanti, SH, MH, Kapolres PALI AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H, Kejari PALI, Camat se-Kabupaten PALI, Kepala Desa dan Kelurahan seKabupaten PALI, Denramil, Pimpinan Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Laporan : Maryadi
