monopolisumselnews| Lahat – Dalam rangka menyikapi situasi kisruh menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Lahat, DPRD Kabupaten Lahat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lahat.
Rapat ini diadakan di ruang Komisi I DPRD Lahat, menyusul dugaan buruknya kinerja KPU dan Bawaslu Kabupaten Lahat serta munculnya temuan adanya unsur politik di dalam lembaga-lembaga tersebut, Kamis (15/8/2024)
Masyarakat yang tergabung dalam organisasi-organisasi lokal menyampaikan kekhawatiran mereka terkait netralitas KPU dan Bawaslu, terutama adanya dugaan bahwa beberapa anggota kedua lembaga tersebut terlibat dalam tim pemenangan salah satu bakal calon Bupati di Pilkada 2024.
Ganda Taruna, perwakilan dari putra daerah Kabupaten Lahat sekaligus mewakili masyarakat, dalam RDP tersebut menyatakan pihaknya meminta kepada DPRD Kabupaten Lahat, khususnya Komisi I, untuk memberikan rekomendasi agar temuan-temuan ini dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami menginginkan agar KPU dan Bawaslu ditindak tegas serta diberikan sanksi sesuai prosedur. Ketidakhadiran KPU dan Bawaslu dalam rapat ini menunjukkan betapa buruknya kinerja mereka,” tegas Ganda.
Ia juga menambahkan, “Kami berharap KPU dan Bawaslu bersikap netral dan tidak terlibat dalam sikap-sikap politik yang bisa mencemari integritas pemilu, terutama dalam Pilkada tahun 2024 ini.” Kata dia.
Di sisi lain, Darmawi, perwakilan dari DPRD Kabupaten Lahat Komisi I, mengungkapkan bahwa RDP ini merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan terkait isu ini.
“Sayangnya, tim penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, kembali tidak hadir dengan alasan adanya kegiatan lain. Namun, hasil dari RDP hari ini akan kami laporkan kepada pimpinan atas keluhan-keluhan masyarakat dan temuan di lapangan,” jelas Darmawi.
Darmawi juga menegaskan, “Komisi I akan menampung semua temuan masyarakat yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat komisioner hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kami akan menindaklanjuti dan menyampaikan hal ini kepada pimpinan, dengan harapan agar Pilkada di Kabupaten Lahat dapat berjalan dengan aman dan damai,” pungkasnya.
RDP ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam menjaga netralitas serta profesionalisme penyelenggara pemilu di Kabupaten Lahat, demi terciptanya Pilkada 2024 yang bersih dan adil.
Laporan : Amir Alimin
