monopolisumselnews | Prabumulih – Garda Duta Demokratik, salah satu lembaga pemantau pemilu independen, mempublikasikan hasil hitung cepat Pemilihan Walikota Prabumulih dan Gubernur Sumatera Selatan.
Hasil tersebut diumumkan dalam jumpa pers yang digelar di Aula Pertemuan Caffe Bang Ali, Kota Prabumulih, pada Minggu sore (01/12/2024).
Dalam Jumpa Pers tersebut, pihak Garda Duta Demokratik menyampaikan bahwa hasil hitung cepat Pemilihan Walikota Prabumulih dan Gubernur Sumatera Selatan telah mereka rilis di situs resmi mereka, gardamemantau.com.
Hal ini dilakukan dengan harapan agar hasil hitung cepat yang dirilis Garda Duta Demokratik dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Prabumulih.
Ketua Garda Duta Demokratik, Wajidi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa hasil ini merupakan kerja keras para relawan yang ditempatkan di setiap TPS di Kota Prabumulih.
Namun, ia menegaskan bahwa lembaganya sengaja menunda publikasi hasil tersebut hingga penghitungan resmi KPU selesai.
“Kami sengaja tidak merilis hasil sebelum pemilihan selesai karena khawatir akan memicu kegaduhan atau dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu,” ujar Wajidi.
Meski demikian, ia mengaku keputusan ini penuh dilema. “Jika tidak dirilis, kerja keras kami dan relawan akan sia-sia. Maka, setelah penghitungan KPU selesai, kami memutuskan untuk mempublikasikannya agar masyarakat dapat mengaksesnya secara transparan,” tambahnya.
Berdasarkan hitung cepat Garda Duta Demokratik, hasil perolehan suara Pilkada Prabumulih adalah sebagai berikut:
- Pasangan nomor urut 01, Arlan-Franky: 53,09%
- Pasangan nomor urut 02, Fikri-Syamdakir: 16,43%
- Pasangan nomor urut 03, Ngesti-Amin: 30,49%
Selain hitung cepat, Garda Duta Demokratik berkomitmen untuk terus berperan aktif di Kota Prabumulih. “Kami akan membahas isu-isu penting lainnya dan menjadi wadah bagi generasi muda untuk turut berkontribusi dalam membangun kota ini,” tegas Wajidi.
Dalam kesempatan tersebut, Wajidi juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 78%. Ia menilai hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak KPU.
“Kurangnya informasi yang sampai ke masyarakat menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Kami berharap KPU lebih gencar dalam sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pemilih pada pilkada mendatang,” katanya.
