monopolisumselnews | MUBA – DPRD Kabupaten Musi Banyuasin mengadakan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-16 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Senin (26/08/2024).
Rapat ini diadakan dalam rangka mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap Raperda tentang APBD Perubahan (R-APBDP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, Irwin Zulyani, SH.
Selain anggota DPRD Muba, rapat ini juga dihadiri oleh Forkopimda, Sekretaris Daerah Muba H. Apriyadi, para Asisten Setda Muba, para Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah Muba.
Dalam pengantarnya, Irwin Zulyani menyampaikan bahwa Raperda tentang APBD Perubahan telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna sebelumnya. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya telah dilakukan oleh DPRD.
“Dalam pembahasan, DPRD memandang masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan, oleh karena itu dalam rapat paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umumnya,” ujar Irwin Zulyani.
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD disampaikan secara langsung oleh delapan juru bicara Fraksi DPRD Kabupaten Muba. Fraksi Golkar diwakili oleh Muhammad Isa, Fraksi PDI-P oleh Sodingun, SH, Fraksi Gerindra oleh Jonkenedy, Fraksi PAN oleh Firman Akbar, SH, Fraksi PKB oleh Supriasihatin, Fraksi PKS oleh Abdul Basit, Fraksi Nasdem Hanura oleh Rahman Halim, dan Fraksi PPI oleh Alpian, SH.
Keseluruhan Fraksi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan dukungan mereka dan menyetujui untuk membahas lebih lanjut Raperda tentang APBD Perubahan oleh Pansus DPRD Muba sesuai dengan mekanisme pembahasan Raperda yang diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Muba.
Dalam pandangan umumnya, hampir seluruh fraksi menyampaikan pentingnya peran aktif dari setiap OPD terkait untuk bekerja sama dengan baik dan bekerja secara maksimal guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik ke depan serta mencapai tujuan bersama.
Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam penanganan jembatan yang roboh di Kecamatan Lalan.
Selain itu, fraksi-fraksi juga menyoroti enam prioritas pembangunan daerah, yakni:
1. Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan kemiskinan ekstrem,
3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar,
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana,
5. Meningkatkan kualitas SDM,
6. Serta Meningkatkan transformasi digital tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (ADV)
Laporan : Indra
