monopolisumselnews | Prabumulih — Dukungan penuh terus mengalir dari warga Kota Prabumulih terhadap langkah tegas Wali Kota H. Arlan yang melarang keras armada batubara melintas di wilayah kota.
Masyarakat meminta agar proses penindakan terhadap empat truk batubara yang diamankan warga Tanjung Raman benar-benar dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik.
Warga menegaskan, jangan sampai kendaraan yang sudah diamankan itu “hilang bak ditelan bumi” tanpa kejelasan sanksi.
“Jangan diam-diam dilepaskan, nanti hilang begitu saja. Kami ingin semuanya terbuka dan disiarkan ke publik. Supaya jelas, dan ada efek jera bagi oknum nakal,” ujar salah seorang warga Prabumulih dengan nada kesal.
Menurut warga, angutan batubara tidak membawa manfaat bagi masyarakat Prabumulih.
Justru sebaliknya, jalan rusak, debu bertebaran, dan tidak ada peningkatan PAD yang dirasakan warga.
“Kami sudah muak. Jalan kami hancur, debu tiap hari, tapi daerah tidak dapat apa-apa. Jadi buat apa mereka lewat sini?” tegas warga lainnya.
Menanggapi aspirasi itu, Wali Kota Prabumulih, H. Arlan, menegaskan kembali komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran aturan.
Ia memastikan tidak ada kompromi maupun perdamaian di bawah meja antara pihak pemerintah dan pengusaha batubara.
“Dari awal saya sudah sampaikan, tidak ada toleransi untuk angkutan batubara yang melintas di kota ini. Tidak ada istilah damai. Aturan harus ditegakkan,” tegas H. Arlan saat diwawancarai.
Lebih lanjut, H. Arlan menjelaskan bahwa empat armada yang diamankan warga akan dipindahkan ke Balai Tanjung Raman, dan akan dijaga langsung oleh masyarakat sampai seluruh proses hukum selesai.
“Biar masyarakat ikut mengawasi. Saya ingin semuanya berjalan terbuka dan tidak ada yang bermain di belakang,” ujarnya menegaskan.
Masyarakat pun mendukung langkah itu, dan berharap pemerintah mengumumkan secara resmi bentuk sanksi atau tindakan hukum terhadap armada pelanggar tersebut agar menjadi contoh bagi pihak lain.
Warga Prabumulih menilai, transparansi penindakan adalah kunci kepercayaan publik.
“Publikasikan sanksinya, biar semua tahu. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau terbuka, masyarakat percaya, dan tidak akan curiga lagi,” pungkas seorang tokoh warga.
