monopolisumselnews | Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk bersama-sama menyukseskan program tiga juta rumah. Pasalnya program tersebut merupakan salah satu program prioritas yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
“Ini adalah program unggulan, dan beliau (Presiden) menginginkan agar program yang pro-rakyat, karena melihat kenyataan ada rakyat yang tidak memiliki rumah,” ujar Mendagri pada acara Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Ballroom Hotel Shangri-La, Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Kamis (15/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah serius ingin menyelesaikan persoalan perumahan yang belum dimiliki sebagian masyarakat. Oleh karena itu, secara khusus Presiden menugaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membangun tiga juta rumah. Realisasi program tersebut membutuhkan kolaborasi dari kementerian/lembaga terkait.
Salah satu upaya untuk mewujudkan program itu, imbuh Mendagri, yakni dengan kemudahan insentif meliputi KUR, FLPP, serta program lainnya. Dalam konteks itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak Pemda untuk mendukung program tersebut.
Adapun Mendagri bersama Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait pelaksanaan izin Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan izin Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) masyarakat bagi pemasangan rendah (MBR).
Menurut Mendagri, kebijakan tersebut akan memberikan keuntungan kepada kepala daerah. Pasalnya kebijakan tersebut jika direalisasikan dengan baik akan meningkatkan popularitas kepala daerah sekaligus dapat menjadi langkah yang mulia.
“Karena ini membantu rakyat berkedudukan rendah. Masa kita mau narik pajak, retribusi dari masyarakat yang tidak mampu? Kira-kira itu,” kata dia.
Mendagri menyebut, pihaknya bersama Menteri PKP telah membangun sistem perizinan yang memudahkan masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut di Mal Pelayanan Publik (MPP) di kabupaten/kota.
“Nah kami bisa memantau secara real-time. Nah setiap minggu kita bacakan terus. Dan nanti kita akan buat award, salah satunya bagi Pemda yang paling banyak menerbitkan PBG bagi MBR nantinya,” tandasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, serta pejabat terkait lainnya.
Laporan : Rohayati
