monopolisumselnews | Palembang –
Gelombang protes wartawan media cetak dan online di Palembang atas dugaan ketimpangan penyaluran anggaran advertorial (ADV) oleh Biro Humas dan Protokol DPRD Kota Palembang tampaknya tak digubris.
Meskipun sejumlah wartawan menyuarakan ketidakadilan, praktik yang diduga tidak transparan ini terus berlanjut.
Buktinya, pada 8 Juli 2025, beberapa media yang dipertanyakan kelayakannya masih menerima penyaluran ADV dalam Rapat Paripurna ke-13 masa persidangan III Tahun Kerja 2025.
Saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu, Klaim Katim Humas dan Publikasi, Beswin Weli, tentang sistem penyaluran anggaran ADV yang “bergilir” terbantahkan oleh kenyataan di lapangan.
Wartawan mengeluhkan ketidakmerataan distribusi anggaran. “Media kami baru menerima satu kali dengan nominal Rp. 1.150.000, hingga kini belum ada lagi ADV dari Humas DPRD,” ungkap seorang wartawan yang meminta namanya dirahasiakan. Ketimpangan ini memicu kecurigaan kuat akan adanya praktik kolusi dan nepotisme.
Kecurigaan tersebut diperkuat oleh besarnya anggaran ADV Sekretariat DPRD Kota Palembang yang mencapai Rp. 2.438.344.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan publikasi, meliputi jasa iklan/reklame media online, produksi film dan pemotretan untuk TV, liputan (greeting Ramadhan dan Idul Fitri), serta publikasi di surat kabar lokal (advertorial, iklan kolom, iklan display) dan media Billboard. Besarnya jumlah ini semakin mendesak perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya.
Wartawan mendesak pihak terkait, termasuk BPK Perwakilan Sumsel dan Kejari Kota Palembang, untuk segera melakukan audit khusus terkait anggaran ADV. Harapannya, penyaluran anggaran sesuai aturan dan media yang berhak mendapatkannya tidak dirugikan oleh kebijakan yang diduga tidak adil dan transparan.
“Protes ini diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran dan penegakan keadilan bagi seluruh media di Palembang”, ujarnya.
Laporan : Armin/Rohayati
